Home / Berita Umum / Sidak di Ciracas, 20 dari 36 Calon TKI Tak Punya Persyaratan Dokumen Lengkap

Sidak di Ciracas, 20 dari 36 Calon TKI Tak Punya Persyaratan Dokumen Lengkap

Sidak di Ciracas, 20 dari 36 Calon TKI Tak Punya Persyaratan Dokumen Lengkap – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengerjakan pemeriksaan mendadak di penampungan pekerja PT Mangga Dua Mahkota yg bertempat di Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Dalam sidak ini, Kemnaker sukses menggagalkan pengiriman 20 calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Singapura serta Malaysia.

” Dalam sidak itu, kami dapatkan kenyataan ada penampungan yg gak pantas serta gak sesuai sama peraturan. Kami juga mengamankan 36 calon pekerja migran yg bakal pergi ke Singapura serta Malaysia, ” kata Kasubdit Perlindungan TKI Direktorat Peletakan serta Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker Yuli Adiratna dalam info terdaftar, Selasa (25/9/2018) .

Sidak paduan yg dilaksanakan pada Senin (24/9/2018) ini malam libatkan Tubuh Nasional Peletakan serta Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Wanita serta Perlindungan Anak, dan Tubuh Reserse Kejahatan Polri. Sidak ini dilandasi laporan warga yg mencurigai ada calon pekerja migran nonprosedural.

Sehabis dilaksanakan pengecekan, 20 dari 36 calon pekerja migran gak punyai syarat-syarat dokumen komplet. Bekasnya, sejumlah 16 pekerja migran, punyai dokumen komplet serta empat pekerja udah mendapat visa sembari tunggu keberangkatan.

Banyak PMI yg ditangkap di penampungan itu datang dari beragam daerah, salah satunya Sulawesi, Lampung, Banten, Jawa Barat, serta Jawa Timur.

” Sejumlah 20 pekerja migran yg terindikasi bakal pergi dengan cara ilegal kita data serta bawa juga ke Rumah Perlindungan serta Trauma Center Kementerian Sosial buat sesudah itu difasilitasi dipulangkan ke kampung halamannya semasing, ” kata Yuli.

Seterusnya, Kemnaker terus akan memahami perkara ini walaupun PT Mangga Dua Mahkota adalah perusahaan pengerah pekerja migran Indonesia (P3MI) yg mendapat izin sah dari Kemnaker.

Disamping itu, Direktur Peletakan serta Perlindungan Tenaga kerja Luar Negeri Soes Hindharno mengemukakan Kemnaker bakal berikan hukuman tegas pada P3MI seandainya diketemukan ada pelanggaran ketetapan perundangan, lebih yg dilaksanakan dengan cara nonprosedural.

” Pemerintah terus akan memperhatikan proses peletakan tenaga kerja ke luar negeri. Apabila bisa dibuktikan mengerjakan pelanggaran, perusahaan terkait bakal dikenai hukuman tegas. Buat isyarat ada tindak pidana, kami berikan pada pihak kepolisian buat mendalaminya, ” kata Soes.

About admin