Home / Berita Umum / Pemerintah Di Desak Segera Sah Kan Ruu Anti Terorisme

Pemerintah Di Desak Segera Sah Kan Ruu Anti Terorisme

Pemerintah Di Desak Segera Sah Kan Ruu Anti Terorisme – Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme) jadi sorotan sesudah kerusuhan di Mako Brimob serta rentetan teror bom di Surabaya. Sebetulnya pihak mana yang tunda bahasan RUU Terorisme?

Revisi atas UU Nomer 15 Th. 2003 itu diserahkan pemerintah pada Februari 2016, 1 bulan sesudah teror bom Thamrin, 14 Januari 2016. UU tesebut sebagai penetapan Perppu Nomer 1 th. 2002. Sampai waktu ini, RUU ini belum lagi tuntas.

Tampil perbincangan bab sistem penyelesaian UU ini. Beberapa pihak menyalahkan DPR atas tertundanya penyelesaian UU itu. Tapi DPR mempertegas pihak yang memohon bahasan RUU itu dipending yaitu Pemerintah.

” Perihal RUU Terorisme, DPR sebetulnya 99 prosen udah siap ketuk palu sebelum saat reses periode sidang yang saat lalu. Tapi pihak pemerintah minta menunda dikarenakan belum pula terdapatnya perjanjian bab uraian terorisme. Saat uraian terorisme perihal motif serta arah di setujui, RUU itu dapat dituntaskan, ” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo, Senin (15/5) tempo hari.

Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi’i mengemukakan yang belum pula di setujui tinggal bab uraian. Politikus Gerindra itu mengemukakan perwakilan Pemerintah berkeras tidak pengen memberikan bab frasa ” motif serta arah politik ” dalam uraian perbuatan terorisme.

Masalah argumen penundaan penyelesaian ini, ada keterangan beda dari Fraksi PPP DPR. Sekjen PPP Arsul Sani mengemukakan masih tetap ada 3 fraksi yang butuh dilobi supaya RUU Terorisme dapat di kerjakan.

” Segala fraksi parpol koalisi pendukung pemerintahan (setuju mepercepat revisi UU Terorisme) . Kami, fraksi-fraksi ini disuruh melobi 3 fraksi yang lain (Gerindra, PKS, Partai Demokrat) , ” kata Arsul, Senin (14/5) tempo hari.

Arsul tidak menolak apabila di sebutkan masalah dalam bahasan revisi UU Terorisme tinggal bab uraian terorisme. Dia memanggil ada banyak pendapat bab uraian ini.

” Lebih dari satu fraksi memohon supaya motif-motif masuk dalam uraian di batang badan RUU. Tapi lebih dari satu fraksi, seperti PPP, tawarkan alternatif beda supaya motif politik, ideologi, serta ancaman keamanan negara cukup di keterangan umum, ” ucap dia.

Kembali lagi bab uraian, Kepala Tubuh Pembinaan Hukum Nasional Enny Nurbaningsih mengemukakan pemerintah menampik dikarenakan uraian itu tdk sangat terutama. Dalam Pasal 6 serta 7 RUU Terorisme, kata Enny, udah dikatakan dengan terang unsur-unsur yang melingkupi perbuatan pidana terorisme.

” Seandainya kita mengartikan itu jadi bahaya. Kelak dapat mempersulit pembuktian di muka hukum. Seandainya dia teroris mengakui tdk punya motif ideologi serta politik, kelak tdk dapat dihukum, ” kata Enny.

Sehabis teror di Surabaya, Presiden Jokowi kembali memohon RUU Terorisme di kerjakan. Presiden bahkan juga bersiap menerbitkan Perppu apabila RUU itu tidak tuntas bln. Juni 2018.

Menyongsong Presiden, Bambang Soesatyo mempertegas DPR siap mengesahkan RUU itu bln. Mei ini. Bambang memohon Pemerintah satu nada bab RUU ini.

” Presiden minta RUU Antiterorisme tuntas paling lambat bln. Juni. Kami di DPR RI mempertegas siap buat ketuk palu di bln. Mei ini. Tinggal pemerintah menuntaskan persoalan di internalnya supaya satu nada dalam menanggapi revisi UU anti terorisme ini, ” papar Bamsoet selagi meninjau area ledakan bom di Mapolretabes Surabaya, Senin (14/05/18) .

About admin