Home / Berita Umum / Ma’ruf Amin Berikan Janji Pembagian Tanah Milih Pemerintah Terhadap Petani

Ma’ruf Amin Berikan Janji Pembagian Tanah Milih Pemerintah Terhadap Petani

Ma’ruf Amin Berikan Janji Pembagian Tanah Milih Pemerintah Terhadap Petani – Calon wakil presiden nomer urut 01, Ma’ruf Amin dilaporkan ke Bawaslu berkenaan menjanjikan pembagian tanah lewat redistribusi asset area punya pemerintah terhadap petani. Bawaslu mengemukakan bakal mengulas apa perihal itu adalah program kerja yg di tawarkan.

” Kita kaji dahulu apa itu program yg udah ada sekarang atau program baru yg di tawarkan, namanya program kerja, ” kata Anggota Bawaslu, Berkah Bagja, di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (7/11/2018) .

Bagja mengemukakan redistribusi tanah yg dijanjikan udah ada serta berubah menjadi program pemerintah. Perihal ini pula yg menurut dia butuh lebih dahulu dikontrol.

” Redistribusi tanah kan tidak hanya program awal kalinya, sebelum pemerintahan Pak Jokowi ada juga, ” kata Bagja.

” Maka dari itu kita kaji dahulu apa itu program sesudah itu, apa program dari team kampanye Jokowi-Ma’ruf atau seperti apakah? Kita belum juga tahu, ” sambungnya.

Tidak hanya itu, Bawaslu akan juga menyaksikan apa peristiwa itu penuhi unsur kampanye. Ia mengemukakan, satu diantaranya unsur kampanye merupakan mempromokan program kerja.

” Penuhi kampanye atau mungkin tidak? Kampanye unsurnya penuhi pemilih, dengan visi misi, program kerja serta citra diri. Penuhi atau mungkin tidak kan belum juga semestinya, ” kata Bagja.

Laporan dimasukkan atas nama Andi Samsul Bahri jadi warga. Laporan diikuti bukti video pidato Ma’ruf yg tersebar di penerapan WhatsApp.

Andi Samsul Bahri memberikan laporan Ma’ruf ke Bawaslu dengan pendampingan dari team Advokat Warga Adil serta Makmur (Tamam) . Ma’ruf dilaporkan lantaran dituding melanggar Clausal 280 ayat 1 Undang-Undang Pemilu Nomer 7 Tahun 2017. Peraturan itu melarang peserta pemilu menjanjikan materi terhadap peserta kampanye.

” Nah, perihal itu kita lihat kalau itu dikira melanggar UU Pemilu berkenaan 280 ayat 1 huruf J atau 521, ” kata kuasa hukum Andi dari Tamam, Muhammad Mengakhiri, sehabis masukkan laporan ke Bawaslu.

” Berkenaan dengan pelaksana serta peserta pemilu dilarang menjanjikan atau berikan uang atau materi yang lain terhadap peserta kampanye pemilu, ” sambungnya.

About admin