Home / Berita Umum / [Gerakan] People Power Itu Kehendak Rakyat

[Gerakan] People Power Itu Kehendak Rakyat

[Gerakan] People Power Itu Kehendak Rakyat – Jubir Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menjelaskan pihaknya gak miliki ide mengerjakan pergerakan people power dalam menanggapi hasil Pemilu 2019.

Ia menyatakan pihaknya menyerahkan pergerakan people power terhadap rakyat lantaran pergerakan people power adalah kehendak rakyat.

” [Gerakan] people power itu kehendak rakyat, ya terserah rakyat saja, ” kata Andre melalui pesan singkat, Jumat (10/5) .

BPN, menurut Andre, bakal senantiasa meniti langkah yg sesuai sama konstitusi dalam proses Pemilu 2019, satu diantaranya dengan mendatangi Bawaslu buat melapor perihal perkiraan kebohongan yg terbentuk, sistematis, serta masif (TSM) .

Andre berbicara pihaknya mengira berlangsung kebohongan berkenaan pemenangan pasangan calon presiden serta calon wakil presiden nomer urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Kebohongan itu berlangsung dari sebelum sampai hari penyelenggaraan pungutan suara terjadi.

” Kami mengira kebohongan berkenaan pemenangan pasangan 01 yg berlangsung bukan hanya kala babak pencoblosan itu saja. Namun kebohongan berlangsung dari sebelum pencoblosan alias terbentuk, sistematis, masif, serta brutal, ” kata Andre.

Ide perbuatan people power itu pertama dilepaskan orang politik Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais kala perbuatan 313 di muka kantor Komisi Penentuan Umum (KPU) , Jakarta Pusat pada Minggu (31/3) lalu.

Perbuatan 313 menuntut biar KPU menjalankan penentuan umum 17 April 2019 dengan cara adil serta jujur. Kala itu Amien mengemukakan Ia mengemukakan mobilisasi massa bakal dilaksanakan apabila team kampanye Prabowo menemukannya bukti kebohongan pemilu dengan cara sistematik, terarah serta masif. Akan tetapi ia mengharapkan kebohongan itu tak berlangsung.

” Kami gak bakal ke MK , kami langsung people power, ” kata Amien Rais di muka kantor Komisi Penentuan Umum (KPU) , Jakarta.

Ide pergerakan people power lantas memperoleh tanggapan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yg mengintimidasi bakalan memanfaatkan clausal berkenaan tindak pidana makar.

Menurutnya, peraturan yg tertuang dalam Clausal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu dapat dimanfaatkan seandainya pergerakan people power mempunyai kandungan bagian mau menjatuhkan pemerintahan.

” Bila apabila ada ajakan buat gunakan people power, itu pengerahan umum buat mengerjakan penyampaian saran, mesti lewat prosedur ini. Bila tak memanfaatkan prosedur ini, ditambah lagi bila ada bahasa bakal menjatuhkan pemerintah, itu clausal 107 KUHP jelas, ” kata Tito kala berkata di Rapat Kerja Komite I DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5) .

About penulis77